PARIGI MOUTONG — Sejumlah warga Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, mulai menerima santunan terkait dampak aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Hal itu terlihat melalui unggahan media sosial yang dibagikan oleh akun Uhdin Kayy, yang memperlihatkan proses penyaluran santunan kepada sejumlah warga.
Namun, di tengah berlangsungnya pembagian santunan, muncul keluhan dari sebagian masyarakat yang mengaku belum mendapatkan hak kompensasi sebagaimana warga lainnya.
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa baru sebagian warga yang menerima santunan secara utuh. Sementara warga lainnya mengaku masih sebatas menerima janji tanpa kepastian mengenai waktu realisasi pembayaran.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pendataan penerima serta dasar penentuan besaran dan pemerataan santunan bagi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.
Keluhan semakin mengemuka ketika alasan keterbatasan anggaran disebut-sebut menjadi kendala dalam memenuhi tuntutan warga. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, aktivitas pertambangan di wilayah tersebut masih berlangsung dengan dukungan alat berat yang beroperasi.
Kondisi ini tentu membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, terutama mengenai komitmen penyelesaian kompensasi terhadap seluruh warga yang benar-benar terdampak.
Masyarakat berharap pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan atau pengelola kegiatan pertambangan segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret.
Mereka menginginkan proses penyaluran santunan dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan data penerima yang jelas, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun persoalan baru di tengah masyarakat.
Persoalan ini juga diharapkan tidak berhenti pada pemberian janji, tetapi disertai kepastian penyelesaian terhadap hak-hak warga yang telah dinyatakan berhak menerima santunan.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan unggahan yang beredar di media sosial. Media Fokus Rakyat tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemerintah desa, pihak perusahaan atau pengelola pertambangan, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.
SUMBER : Unggahan Facebook Uhdin Kayy
EDITOR : SUHIRMAN S.Pd
