iklan

Polda Sulteng Tetapkan Dua Tersangka dalam Kasus Pertambangan Tanpa Izin

Polda Sulteng Tetapkan Tersangka Kasus Pertambangan Tanpa Izin. (Foto Humas)
pasang-iklan-anda-disini

FOKUSRAKYAT.NET – Komitmen Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk menindak tegas pertambangan tanpa izin (PETI).

Kembali dibuktikan dengan penetapan dua tersangka, yaitu Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. GPS.

PASANG IKLAN

Langkah ini dilakukan setelah Ditreskrimsus Polda Sulteng bersama PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama (PT. Bumanik) menemukan indikasi bahwa operasional PT. GPS tidak memiliki izin yang sah.

Dalam konferensi pers yang digelar di Polda Sulteng pada Selasa (4/6/2024), Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono yang didampingi Dirreskrimsus Kombes Pol. Bagus Setiawan mengungkapkan bahwa penindakan terhadap PT. GPS dilakukan sebanyak dua kali oleh tim Ditreskrimsus Polda Sulteng.

“Penindakan pertama dilakukan pada tanggal 7 Februari 2024 dan penindakan kedua pada tanggal 25 Maret 2024 di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah,” ujar Kombes Pol. Djoko Wienartono.

Kombes Pol. Djoko Wienartono menjelaskan bahwa PT. GPS diduga melakukan kegiatan pertambangan nikel di dalam area wilayah kawasan hutan dan wilayah Ijin Usaha Produksi (IUP) PT. Bumanik.

Pada penindakan tanggal 7 Februari 2024, tim penyidik berhasil menyita 17 unit alat berat excavator, 99 tumpukan material ore nikel, dokumen pertambangan, dan surat keterangan tanah (SKT).

Sementara pada penindakan tanggal 25 Maret 2024, penyidik menyita 6 unit alat berat excavator, 2 unit dump truck roda 10, dan 12 tumpukan ore nikel.

“Setelah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dan ahli, penyidik telah menetapkan AT (31) Direktur Utama PT. GPS dan S (46) Komisaris Utama PT. GPS sebagai tersangka,” tegas Kombes Pol. Djoko Wienartono.

Dari hasil investigasi, kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

Kedua tersangka diduga telah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Mereka terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda minimal Rp 1,5 miliar dan maksimal Rp 10 miliar.

Selain itu, kedua tersangka juga dijerat dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda minimal Rp 1,5 miliar dan maksimal Rp 10 miliar.

Penindakan tegas ini menunjukkan komitmen Polda Sulteng dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin yang merugikan negara dan merusak ekosistem hutan.

iklan kepala
pasang iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PT. MEDIA FIRMANSYAH PERKASA - COPYRIGHT @ 2024
error: Content is protected !!