Kementerian PUPR dan JICA Bakal Hadiri Peletakan Batu Pertama Jembatan IV Palu

jembatan
Pihak BPJN Sulteng bersama Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Sulteng, Syaifullah Djafar, saat menemui Gubernur Sulteng, Rusdi Mastura, di kediaman Siranidi, Jalan Moh Yamin, Rabu kemarin, 13 Juli 2022.

PALU, FOKUS RAKYAT — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dijadwalkan akan melaksanakan groundbreaking (peletakan batu pertama) Jembatan IV Palu, Provinsi Sulawesi (Sulteng), 20 Juli 2022 Mendatang.

Kepastian ini disampaikan Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah, Arief Syarif Hidayat, bersama Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Sulteng, Syaifullah Djafar, saat menemui Gubernur Sulteng, Rusdi Mastura, di kediaman Siranidi, Jalan Moh Yamin, Rabu kemarin, 13 Juli 2022.

Pada kesempatan itu, Kepala Balai mengundang langsung Gubernur untuk bisa menghadiri groundbreaking tersebut. Menurut Arief groundbreaking (peletakan batu pertama)  nantinya selain dihadiri pihak Kemeterian PUPR, turut hadir Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Kedutaan.

“Sebelumnya kami mohon dukungan Pemprov dan Seluruh masyarakat Kota Palu terkait Proses Pengerjaan Jembatan Palu IV, yang mana nantinya proses rekontruksi itu  kemungkinan akan menggangu lalu lintas kendaraan dan kenyamanan masyarakat akan sedikit terganggu karena aktifitas proyek,  karena kesibukan kendaraan pengangkut material proyek dan alat berat terfokus di Palu,” Kata Kepala Balai Jalan Provinsi Sulteng.

Sementara itu, Kadis Bina marga dan Tata Ruang (Bima Tarung) Provinsi Sulteng, Syaifullah Djafar, mengatakan, Yolow Bridge atau Jembatan Kuning IV Palu konsepnya akan berubah, kalau yang sebelumnya Jembatan tersebut 2 lengkungan jembatan berada di atas, nantinya jembatan yang baru ini 2 lengkungannya berada di bawah sehingga akan lebih kokoh dan kuat.

Pada kesempatan itu, Gubernur Rusdi mastura menyambut baik akan pelaksanaan Rekkonstruksi Jembatan IV Palu, terkait nantinya ada kemacetan lalu lintas atau kenyamanan masyarakat merasa sedikit terganggu karena proyek.

“Hal ini sudah menjadi resiko pembangunan, namun yang pasti pemerintah dan masyarakat tentunya akan bisa memaklumi hal itu,”Ujar Gubernur.(**/ATR/Biro Adpim)

Editor: ATARISYAH AZHAR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!